BeritaDaerahSiak

81 Tahun Merdeka, Istana Sultan Siak Menanti Jejak Presiden

2
×

81 Tahun Merdeka, Istana Sultan Siak Menanti Jejak Presiden

Sebarkan artikel ini

IONECYBER.COM, Siak — Di balik kemegahan Istana Asserayah Hasyimiyah, tersimpan satu ironi sejarah yang kembali diangkat menjelang 81 tahun Indonesia merdeka, menurut Bupati Siak Afni Zulkifli, belum ada satu pun Presiden Republik Indonesia yang datang langsung ke istana peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura itu.

Afni berharap Presiden Prabowo Subianto memecahkan catatan tersebut. Baginya, kedatangan Presiden ke Istana Siak bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan kesempatan untuk menghidupkan kembali ingatan tentang pengorbanan Kesultanan Siak bagi republik ini.

“Bolehlah Presiden Indonesia datang ke Siak membuat sejarah, datang ke rumah Sultan,” kata Afni di Siak Sri Indrapura, Minggu (16/8/2026).

Harapan itu terasa semakin kuat karena sejarah mencatat hubungan Kesultanan Siak dengan Republik Indonesia dimulai bukan dengan tuntutan, melainkan dengan pengorbanan.

Ketika Sultan menyerahkan hartanya untuk republik. Setelah kabar Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Siak, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kesetiaannya dan bergabung kepada Republik Indonesia.

Pada 28 November 1945, ia mengirim telegram kepada Presiden Soekarno dan menyatakan dukungan, termasuk sumbangan 13 juta gulden untuk membantu perjuangan republik.

Sultan Syarif Kasim II tidak hanya berhenti menyerahkan uang. Ia juga menyerahkan kedaulatan Kesultanan Siak kepada Republik dan kemudian turut membantu perjuangan kemerdekaan.

Dari catatan sejarah keterlibatan Sultan Siak dalam pembentukan Komite Nasional Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik di Siak.

Mahkota Kesultanan Siak yang kini menjadi bagian dari koleksi sejarah nasional bahkan menjadi simbol penyatuan kekuasaan Kesultanan Siak ke dalam Republik Indonesia.

Karena itu, Afni menilai Istana Siak bukan sekadar bangunan tua atau tujuan wisata sejarah. Istana itu merupakan pengingat bahwa ketika republik masih berjuang mempertahankan kemerdekaan, Kesultanan Siak telah mengambil keputusan besar untuk berdiri bersama Indonesia.

Afni menyampaikan, Jejak Presiden sebenarnya nyaris hadir di Istana Siak. Pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Siak untuk meresmikan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Namun, menurut Afni, SBY tidak jadi mengunjungi Istana Siak.

Sembilan tahun kemudian, Presiden Joko Widodo juga disebut hampir datang dalam rangkaian puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun, agenda tersebut akhirnya dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kini, Afni berharap kesempatan itu datang bersama Presiden Prabowo. “Hingga saat ini kami anak cucu Siak setia pada Indonesia. Namun hampir 81 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu Presiden pun yang datang ke Istana Sultan Siak,” ujarnya.

Dari 13 juta gulden ke Minyak dan Sawit

Bagi Afni, cerita tentang kontribusi Siak kepada Indonesia tidak berhenti pada 13 juta gulden yang diserahkan Sultan Syarif Kasim II.

Delapan dekade kemudian, Siak masih menjadi bagian dari mesin ekonomi Indonesia melalui sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi serta perkebunan kelapa sawit.

Di sinilah permintaan Afni kepada pemerintah pusat menemukan konteks yang lebih luas, sejarah pengorbanan dan kontribusi ekonomi, menurut dia, semestinya berjalan beriringan dengan keadilan fiskal.

Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan beberapa waktu, Afni menyampaikan apresiasi atas penyaluran sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) 2023 sebesar Rp29,8 miliar kepada Kabupaten Siak. Namun, ia menilai angka itu belum menyelesaikan persoalan.

Afni menyebut dari pengakuan kurang bayar sekitar Rp100 miliar pada 2023, baru Rp29,8 miliar yang direalisasikan. Sementara total kewajiban pemerintah pusat kepada Siak, menurut perhitungannya, masih sekitar Rp460 miliar.

“Kami membutuhkan kurang salur Dana Bagi Hasil ini dibayarkan pusat, karena harus membayarkan utang pada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar. DBH ini merupakan hak daerah,” kata Afni.

Menurut dia, tekanan fiskal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan rutin hingga pembangunan, termasuk pembayaran gaji ASN dan PPPK.

Di tengah perayaan 81 tahun kemerdekaan, Afni mengajak rombongan Kementerian Keuangan melihat sejumlah situs sejarah Kesultanan Siak. Pesannya sederhana, tetapi sarat makna.

jangan sampai republik hanya mengingat Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi melupakan sejarah ketika Kesultanan Siak turut menyerahkan harta dan kekuasaannya untuk Indonesia.

Karena itu, kedatangan Presiden Prabowo ke Istana Siak jika benar-benar terwujud akan memiliki makna lebih dari sekadar mencatat nama sebagai Presiden pertama yang berkunjung ke sana.

Bagi Siak, itu dapat menjadi simbol bahwa sejarah pengorbanan Sultan Syarif Kasim II masih memiliki tempat dalam perjalanan Indonesia modern.

Dan dari halaman istana yang pernah menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Siak itu, Siak kini menyampaikan pesan baru kepada republik, setelah 81 tahun bersama Indonesia.

Daerah ini tidak hanya ingin dikenang karena apa yang pernah diberikan kepada negara, tetapi juga berharap mendapatkan keadilan atas kontribusinya hari ini.***(ADV)