IONECYBER.COM, Siak – Pemerintah Kabupaten Siak menunjukkan kepedulian serius terhadap nasib ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintahan. Bupati Siak, Afni Z, mendengarkan langsung aspirasi dari para tenaga honorer R2 dan R3 yang tergabung dalam Forum R2 dan R3 Honorer Data Base Tahap I Kabupaten Siak dalam sebuah pertemuan penting yang digelar di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Abdi Praja, pada Rabu (2/7/2025).
Pertemuan ini difokuskan untuk membahas masa depan dan kejelasan status 1.903 tenaga honorer R2 dan R3 yang terdaftar resmi dalam Data Base Tahap I di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meski telah bertahun-tahun mengabdi, ribuan honorer tersebut belum mendapatkan formasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu.
Juru Bicara Forum Honorer R2 dan R3, Ecy Novemirata, menyampaikan bahwa 1.903 honorer yang masuk dalam data base BKN merupakan pegawai yang gagal mendapatkan formasi karena keterbatasan kuota dari pemerintah daerah. Dari usulan formasi sebanyak 969 orang, hanya 616 formasi teknis, 100 formasi guru, dan 253 formasi tenaga kesehatan yang tersedia. Jumlah pelamar pun jauh melebihi kuota dengan total mencapai 2.563 orang.
“Sayangnya, dari total 1.903 honorer yang tercatat, kini tersisa 1.893 karena adanya pengurangan 10 orang. Mayoritas dari kami telah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun. Sebanyak 719 orang telah bekerja selama 15–21 tahun, 539 orang selama 10–14 tahun, dan 635 orang memiliki masa kerja di bawah 10 tahun. Bahkan terdapat 80 orang yang berusia di atas 50 tahun, termasuk satu honorer yang saat ini telah berusia 58 tahun,” jelas Ecy.
Ecy menegaskan bahwa seluruh honorer R2 dan R3 berharap ada kepastian dari pemerintah daerah untuk segera mengangkat mereka menjadi PPPK Penuh Waktu, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang panjang dan penuh dedikasi.
Menanggapi hal ini, Bupati Siak Afni Z menjelaskan bahwa saat ini kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Siak sedang menghadapi tekanan berat. Meski APBD 2025 sebelumnya diasumsikan mencapai Rp3,1 triliun, realisasinya setelah dikoreksi hanya berkisar antara Rp2 triliun hingga Rp2,1 triliun. Di sisi lain, daerah juga masih menanggung beban hutang sebesar Rp327 miliar.
“Oleh karena itu, saya dengan berat hati menyampaikan bahwa saat ini belum memungkinkan untuk memberikan kejelasan pengangkatan PPPK Penuh Waktu bagi seluruh honorer R2 dan R3. Bukan karena kami tidak peduli, tapi kondisi keuangan daerah benar-benar tidak memungkinkan,” terang Afni.
Afni juga mengingatkan bahwa sesuai peraturan pemerintah, belanja pegawai daerah tidak boleh melebihi 30% dari total APBD. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak akan berdiam diri. Pemerintah akan terus mencari solusi dan skema terbaik agar ribuan honorer R2 dan R3 bisa mendapatkan kejelasan status dan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Saya sungguh memahami perasaan dan harapan kawan-kawan semua. Bahkan di forum ini ada sahabat-sahabat saya sendiri, ada adik saya juga. Maka ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal kemanusiaan dan penghargaan atas pengabdian. Kami akan terus berjuang mencari jalan, berkoordinasi dengan BKN dan Kementerian PAN-RB untuk menyiapkan skema yang memungkinkan pengangkatan saudara-saudara semua sebagai PPPK Penuh Waktu,” ucap Bupati dengan penuh empati.
Lebih jauh, Bupati Afni menegaskan komitmennya bahwa dirinya tidak akan berjalan sendiri dalam perjuangan ini. Ia bahkan mengajak perwakilan dari Forum Honorer R2 dan R3 untuk mendampinginya saat melakukan konsultasi langsung ke BKN dan Kementerian PAN-RB.
“Mari kita satukan tekad, bergandeng tangan, dan berjuang bersama agar ribuan tenaga honorer R2 dan R3 yang telah lama mengabdi di Kabupaten Siak mendapatkan keadilan status sebagai PPPK Penuh Waktu. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Ini soal hak, ini soal masa depan,” tegas Afni menutup pertemuan dengan penuh semangat dan harapan.***
Sumber: lintastimurmedia.com
