IONECYBER.COM, Pekanbaru – Terkuaknya pembelian mobil dinas mewah senilai Rp1, 75 miliar oleh Sekretariat Daerah Pemko Pekanbaru di tengah isu defisit keuangan terus mendapat sorotan publik, salah satunya dari tokoh masyarakat Riau, Intsiawati Ayus.
Mantan anggota DPD RI tersebut mengatakan pengadaan mobil dinas ini menjadi kebiasaan buruk yang terus dilestarikan pejabat di Riau. “Ini jadi kebiasaan, ganti periode ganti mobil,” ujarnya.
Intsiawati menyayangkan sikap pejabat Pemko Pekanbaru yang tetap membeli mobil dinas di saat banyak kepala daerah lain menyikapi kondisi ekonomi dan anggaran yang defisit dengan tidak membeli mobil dinas baru.
“Di daerah lain cukup banyak kepala daerah menyikapi kondisi ekonomi dan anggaran saat ini yang tidak biasa dan defisit ini dengan menyatakan tidak membeli mobil dinas baru,” tegasnya.
Dijelaskannya lagi, seharusnya Pj Sekda Pekanbaru menjelaskan secara jujur dan terbuka menjelaskan kronologi pengadaan mobil dinas Toyota Alphard ini dari awal sampai eksekusi. Supaya kejadian ini terang benderang dan jelas kepada publik.
“Secara administrasi Pj Sekda dapat mengurai kronologi pengadaan sampai eksekusi mobil dinas tersebut,” terangnya.
Intsiawati Ayus menuturkan bahwa Walikota Pekanbaru bisa membatalkan pembelian mobil dinas ini demi prioritas kebutuhan masyarakat. Karena secara regulasi dan kebijakan kepala daerah memiliki ruang untuk melanjutkan atau tidak suatu kegiatan.
“Secara regulasi dab kebijakan ada ruang kepala daerah untuk menyikapinya. Kan beli mobil nya ngga pake DP. Bisa di batalkan demi prioritas kebutuhan masyarakat lainnya, ” katanya.
Intsiawati berharap kedepannya Pemerintah Kota Pekanbaru jangan lagi mengeluh soal anggaran untuk program pelayanan masyarakat. Karena beli mobil untuk kebutuhan kepala daerah bisa, makanya untuk kebutuhan masyarakat banyak juga harus bisa.
“Jika dilihat dampaknya dari pembelian mobil dinas ini, Pemko jangan mengeluh anggaran tidak cukup atau tidak ada untuk pelaksanaan program kebutuhan masyarakat. Karena untuk beli mobil operasional Kepala Daerah bisa, untuk masyarakat dengan jumlah banyak harus juga bisa,” tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui bagian Umum Sekdako Pekanbaru juga secara diam-diam membeli mobil dinas merk Toyota senilai Rp. 1,75 Milyar Rupiah. Proyek ini jadi misterius karena hingga kini masih belum jelas siapa yang memerintahkannya.
Pj Sekdako Pekanbaru, Zulhemi Arifin ‘buang badan’ dengan mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya.
Pernyataan Pj Sekda Pekanbaru tersebut dibantah oleh Pj Walikota Pekanbaru sebelumnya, Roni Rakhmat. Ia menegaskan bahwa saat menjabat Pj Wako ia sudah memerintahkan untuk menunda kegiatan pengadaan sampai dilantik walikota definitif.
“Bulan januari akhir kita sudah menyebarkan informasi tidak boleh ada kegiatan yang berjalan
karena menunggu walikota Pekanbaru definitif dilantik,” tegasnya, Senin (7/4/2025).
Dikatakannya lagi, setelah berita pembelian mobil ini mencuat, ia pun segera melakukan penelusuran informasi, dan ternyata pembuatan kontrak pembelian mobil Alphard dilakukan pada tanggal 12 Februari 2025. Roni menyebutkan dirinya tidak bisa langsung menjangkau kegiatan ini karena pelaksananya berlangsung di KPA.
“Tadi baru tau ada pembuatan kontrak 12 Februari. Memang tidak bisa kita jangkau pekerjaaan ini karena itu pelaksanaan oleh KPA langsung yang juga Plt Kabag Umum, Tengku Deni. Kita tanya PA yang juga Plh Sekda, dia juga tidak tau ada penandatanganan kontrak. Karena Deni tidak ada koordinasi dengan dia (Plh.Sekda),” tegas Roni Rakhmat lagi.
Roni juga mengarahkan agar TNN bertanya ke Plt. Kabag Umum karena yang bersangkutan membeli dan membuat kontrak.
“Kan Tanggal 13 pergantian sekda, bagusnya tanya ke kabag umum aja. Dia yang beli, dia yang kontrak, kok awak yang tertuduh, tak semua belanja juga sampai walikota,” tutupnya.***
Sumber: totalnews.co.id
