IONECYBER.COM, Pekanbaru – Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Riau hingga kini tidak dapat diakses secara online. Hal ini menjadi pertanyaan publik terkait transparansi anggaran belanja daerah di Riau.
Dilihat dari website LPSE Riau di laman https://lpse.riau.go.id/eproc4/amel, halaman tidak bisa diakses. Padahal AMEL merupakan aplikasi monitoring realisasi anggaran melalui perspektif pelaksanaan pengadaan berbasis web yang dikelola sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah.
Aplikasi AMEL ini untuk penggunaan Sistem E Catalog atau E Purchasing di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di provinsi Riau. Tak seperti provinsi dan kabupaten lain, hanya aplikasi AMEL Provinsi Riau yang tidak bisa diakses.
Terkait hal ini, Jackson Sihombing selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Tri Karya (PETIR) Kecewa terhadap sikap Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Riau yang diduga menutupi transparansi anggaran yang ada di Pemerintahan Provinsi Riau.
“Tim kami sudah klarifikasi langsung kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Riau terkait situs di ULP yang belum dapat diakses yaitu Rahmad Rahmadiyanto via WhatsApp, namun tidak direspon hingga saat ini,” ujar Jackson, Selasa (5/3).
Jackson menduga, pihak ULP PBJ Provinsi Riau sengaja menutupi akses tersebut agar tidak dapat diketahui publik. Apalagi, kata Jackson, salah satu Jasa Konstruksi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau di aplikasi AMEL saat ini akan di E Catalog dengan nilai Rp75 miliar.
“Di aplikasi AMEL item anggaran di setiap OPD Provinsi Riau dicantumkan. Biasanya di E Catalog itu dicantumkan, yaitu pengadaan. Tapi mengapa banyak jasa konstruksi yang ada di PUPR Provinsi Riau di E Catalog kan? Sementara yang ditenderkan di LPSE senilai Rp2 miliar,” kata Jackson.
Jackson menambahkan, dirinya ingin melihat anggaran di Dinas PUPR-PKPP Riau di Bidang Bina Marga yang diduga ada bancakan.
“ULP PBJ Provinsi Riau sepertinya sengaja menutupi akses tersebut. Padahal kami mau lihat bahwa Bidang Bina Marga melakukan E Catalog Rp75 miliar untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Mahato (Batas Kab Rokan Hilir) – Simpang Menggala dengan Volume 7,2 Km yang diduga anggarannya bancakan,” imbuh Jackson.
Jackson berharap Pemprov Riau terbuka terhadap transparansi anggaran agar masyarakat dapat mengontrol kinerja aparaturnya.
“Kita minta Kepala Biro ULP PBJ Provinsi Riau segera buka aplikasi tersebut, karena di kabupaten lain dan provinsi lain bisa diakses. Hanya Pemerintah Provinsi Riau yang tidak dapat diakses hingga saat ini,” pinta dia memungkasi.
Terpisah, Rahmad Ramadiyanto saat dikonfirmasi membenarkan jika fitur AMEL di website LPSE Riau tidak bisa diakses. Menurut Rahmad, pihaknya telah berupaya memperbaiki, namun usaha tersebut belum membuahkan hasil.
“Tim IT Biro PBJ sudah berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang ada, akan tetapi tetap belum bisa juga, sehingga perlu tindaknlanjut ke LKPP untuk memperbaiki aplikasi AMEL hingga aktif kembali,” jelas Kepala Biro PBJ Setdaprov Riau itu.
“Alternatif lain dari pemantauan data PBJ dapat juga dilakukan melalui bigbox LKPP dan PMEP LKPP,” sambungnya memungkasi.***
