Dugaan Korupsi, BPK Riau Didesak Audit Keuangan PUPR dan DPRD Siak

IONECYBER.COM, Pekanbaru – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau didesak mengaudit keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Siak tahun anggaran 2023/2024.

Desakan itu disampaikan pengunjukrasa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (AMPUN) di depan kantor BPK Riau, Jumat pagi (28/2/2025).

AMPUN menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran yang terjadi di bawah kepemimpinan Irving Kahar sebagai Kepala Dinas PUPR saat itu.

Selain itu, massa juga meminta BPK Riau mengaudit pimpinan DPRD Kabupaten Siak periode 2019-2024 terkait dugaan perjalanan dinas fiktif dan penyalahgunaan keuangan di lingkungan Dinas PUPR Siak.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Risman dalam orasinya tidak hanya menekan BPK, tetapi juga mendesak Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Mereka menuntut penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pihak yang diduga terlibat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Para pengunjukrasa menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan kembali menggelar aksi yang lebih besar di depan gerbang Gedung Kejati Riau.

“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan hukum atas dugaan penyalahgunaan anggaran ini. Jika BPK Riau, Polda, dan Kajati tidak segera mengambil tindakan, kami akan melakukan aksi lanjutan,” pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Siak dan DPRD Kabupaten Siak ini menjadi perhatian publik. Apakah aparat penegak hukum akan segera bertindak? Masyarakat menunggu langkah konkret dari pihak berwenang.***(Denny W)

Sumber: gegas.co